Mengoptimalkan Lembaga Penyiaran Publik dan Komunitas

Akhir-akhir ini banyak kalangan khawatir dengan perkembangan media massa, terutama soal tayangan televisi. Umumnya, masyarakat menilai banyak isi tayangan televisi semakin tidak mendidik, merusak moral, dan bermuatan negatif lainnya. Media massa dituding terlalu berorientasi kepada bisnis atau tuntutan pasar. Keuntungan komersiallah yang dikejar media massa. Hal itu juga yang mencuat dalam diskusi terbatas Membangun (Kembali) Karakter Bangsa: Generasi Muda Indonesia di Tengah Globalisasi, yang diselenggarakan Forum Kajian Antropologi, pada Jumat 14 Maret 2008 di Pusat Studi Jepang, Kampus UI Depok.

Berikut ini adalah tanggapan penulis sebagai diskusan dalam diskusi terbatas tersebut. Diskusi pada Jumat tersebut khusus membahas tema diskusi ditinjau dari sudut pandang bidang ilmu komunikasi.

Jika pesimis dengan media massa swasta sebagai media untuk membangun (kembali) karakter bangsa, masih ada media penyiaran publik dan komunitas yang tidak pernah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kedua lembaga penyiaran ini sesungguhnya dapat digunakan seoptimal mungkin sebagai media alternatif untuk membangun (kembali) karakter bangsa di tengah gelombang dahsyat globalisasi. Mereka dapat menjadi media untuk melakukan counter culture dengan menampilkan jati diri bangsa yang sesungguhnya.

Saat ini lembaga penyiaran publik yang ada (RRI dan TVRI) dibiarkan tumbuh tanpa menjadi lembaga penyiaran publik yang sebenarnya. Lembaga penyiaran komunitas hadir apa adanya bak kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau.

Padahal eksistensi keduanya dijamin secara yuridis melalui UU No 32 tentang Penyiaran. Lembaga Penyiaran Publik diatur dalam Pasal 14 dan Lembaga Penyiaran Komunitas diatur dalam pasal 21. Dalam tataran konseptual di atas kertas kedua lembaga penyiaran ini memiliki posisi yang sejajar dengan lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan. Namun dalam praktek di lapangan, kedua lembaga penyiaran yang disebut terakhir dengan segala keglamorannya telah menyapu bersih pandangan dan perhatian kita, sehingga kita seolah tak sadar bahwa ada dua lagi lembaga penyiaran yang sebenarnya dapat menjadi penyeimbang dalam memberdayakan partisipasi publik dalam membangun dunia penyiaran yang lebih sehat.

Lembaga penyiaran publik memang dimaksudkan sebagai media alternatif di tengah dominasi media kapitalis dan media pemerintah. Neither commercial nor state-controlled, public broadcasting‘s only raison d’etre is public service. It is the public’s broadcasting organization; it speaks to every one as a citizen. Public broadcasters encourage access to and participate in public life. They develop knowledge, broaden horizons and enable people to better understand themselves by better understanding the world and others. Public Broadcasting: Why? How? (UNESCO/WRTVC, 2001).

RRI dan TVRI masih didominasi suara pemerintah. Sampai saat ini keduanya belum dapat dikatakan sebagai lembaga penyiaran publik sebagaimana diamanatkan undang-undang. Mereka juga belum dapat menjalankan fungsinya sebagaimana konsep penyiaran publik yang sebenarnya.

Radio dan TV komunitas seolah-olah hanya untuk main-main. Mereka dibiar tumbuh seadanya. Jika sedang ada yang berminat mengerjakannya, mereka siaran, kalau penggiatnya sudah tidak ada, maka lembaga penyiaran ini dibiarkan mati saja.

Kalau kita belajar dari negara maju tentang lembaga penyiaran komunitas, maka lembaga penyiaran jenis ini pun dapat berperan besar dalam membangun kebudayaan warga. Sebagai contoh, di Amerika Serikat lembaga penyiaran komunitas tumbuh subur dan sekaligus menjadi public access broadcasting, yaitu tempat publik atau warga yang ingin belajar media penyiaran dengan biaya yang seminim-minimnya atau gratis. Public access center ini menjadi tempat untuk belajar, menampung karya-karya warga, serta sekaligus sebagai tempat menyiarkan siaran hasil produksi warga. Jadi lembaga ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan media literacy dan serkaligus sebagai wadah siaran suara warga. Tempatnya sangat memadai dan fasilitasnya lengkap sebagai sebuah stasiun televisi. Penyediaan tempat dan fasilitas ini semuanya ditanggung dari anggaran negara bagian atau pemerintah lokal (semacam APBD), tetapi pengelolaannya diserahkan kepada lembaga independen. Pemerintah lokal sama sekali tidak ikut campur dalam pengelolaannya. Jadi pemerintah lokal selalu mengalokasikan dana untuk pos public access ini dalam mata anggaran tahunan yang sumbernya diambil dari pajak media komersial. Selain itu, outlet lain dari karya warga di public access broadcasting ini adalah saluran TV berlangganan. Jadi setiap saluran TV berlangganan yang bersiaran di sebuah kota, diwajibkan oleh peraturan pemerintah, menyediakan dua kanalnya untuk menampung siaran pendidikan dan siaran agama hasil karya public access broadcasting.

Public Broadcasting Service (PBS) dan National Public Radio (NPR) yang berkembang di Amerika Serikat telah menjadi media alternatif dan penyeimbang bagi isi siaran televisi dan radio komersial. Siaran-siaran pendidikan yang bermutu atau siaran hiburan yang mencerahkan telah banyak lahir dari kedua lembaga penyiaran ini.

Bangsa Indonesia bisa belajar dari kedua contoh kasus di atas. Pembangunan karakter bangsa melalui media massa dapat dilakukan melalui kedua lembaga penyiaran yang kita miliki ini. Terdapat dua saluran yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Ini sebenarnya kesempatan yang tidak pernah kita gunakan. Kesempatan itu masih terbuka lebar.

Melalui kedua lembaga penyiaran tersebut, kita juga dapat melakukan counter culture terhadap arus globalisasi yang deras. Dalam menghadapi globalisasi, pikiran kita harus out of the box. Kita harus keluar dari cengkraman arus kuat tadi. Jadikan arus globalisasi itu menjadi arus balik untuk menglobalisasikan kebudayaan lokal kita.

Tayangan sinetron legenda yang membodohkan yang disiarkan stasiun televisi swasta kita banyak digemari di negeri jiran seperti Malaysia dan Singapura. Musik dangdut banyak disukai warga Jepang. Kesenian daerah banyak dipelajari dan digemari oleh orang asing lainnya. Ini merupakan bukti bahwa salah satu kesenian kita bisa diterima bangsa lain.

Melalui upaya yang sungguh-sungguh dan professional, kita dapat melakukan arus balik globalisasi melalui antara lain media penyiaran publik dan komunitas. Pemanfaatan lembaga penyiaran publik dan komunitas ini adalah sebagai landasan dasarnya, sebagai tempat berpijak untuk melompat membalikan arus atau minimal melawan arus globalisasi.

Sebagai contoh kasus kecil. Di sebuah kota metropolitian sebesar Los Angeles saja ada sebuah stasiun TV yang hidup sehat secara bisnis, padahal televisi tersebut adalah stasiun televisi multietnik. Siaran-siarannya, selain berbahasa Inggris, juga menggunakan bahasa Mandarin, Tagalog dan India. Isi siarannya banyak menampilkan kesenian ketiga negara tersebut. Ini stasiun televisi swasta komersial, bukan televisi publik atau komunitas. Fenomena ini adalah sebuah contoh kecil, bahwa materi-materi lokal (indigenous knowledge) itu bisa dijual, jika dikemas dan dikelola secara profesional.

Jika kita mau, kita dapat melakukannya. Bahkan potensi kita untuk melakukan hal tersebut sangat besar. Namun upaya yang dilakukan harus sistematis dan berjangka panjang, tidak dilakukan secara sporadis dan hanyalah sebuah proyek belaka. Energi generasi muda pun dapat disalurkan dalam wadah seperti ini. Generasi muda dapat menjadi objek sekaligus subjek upaya membalikkan arus globalisasi. Hal seperti itu secara terbatas dan dalam skala kecil sudah dicoba oleh Grabag TV (stasiun televisi komunitas) di Magelang, Jawa Tengah. Stasiun televisi ini mencoba membuat siaran-siarannya sebagai counter terhadap serbuan siaran televisi Jakarta yang sampai saat ini masih bersiaran secara nasional. Grabag TV melibatkan kaum muda (pelajar SMU) sebagai kreator dan kru untuk memproduksi siaran-siarannya. ***

Sumber:staff.blog.ui.ac.id/awang.ruswandi/2008/03/19/mengoptimalkan-lembaga-penyiaran-publik-dan-komunitas/

Posted in: